Wednesday, 9 October 2024

Berjalan Alot, Masalah DOB PBT Diserahkan Ke Tim Kajian Akademik

-

Fakfak, Papuachannel.com – Tiga Bupati yakni Bupati Fakfak, Bupati Kaimana dan Bupati Teluk Wondama, sepakat untuk menyerahkan masalah pembahasan Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Barat Tengah yang mengalami deadlock, kepada tim pengkaji akademik.

Kesepakatan ini diambil oleh tiga pimpinan daerah tersebut, setelah delegasi dari Kabupaten Teluk Bintuni, mengambil langkah walkout dari lokasi pertemuan yang berlangsung di gedung Wintder Tuare Fakfak, Papua Barat, pada 1 Maret 2023 pukul 23.00 WIT.

Bupati Fakfak Untung Tamsil yang diberikan porsi pertama oleh moderator mengatakan, “Kami menyerahkan masalah pembahasan DOB Provinsi Papua Barat Tengah kepada tim pengkaji akademik,”

Tim pengkaji akademik sendiri dipimpin oleh Profesor Basir Rohrohmana. Menerima amanah tersebut, Profesor Basir mengingatkan bahwa, kesimpulan kajian akademik, bukan penentu kebijakan. Kajian akademik masih berpotensi diintervensi oleh pemerintah pusat, apalagi menyangkut lokasi ibukota sebuah daerah otonomi baru.

“Kajian akademik ada 8 aspek yang harus dipenuhi, salah satunya akan memakan waktu dan tenaga yang banyak, yaitu penentuan lokasi calon ibukota,” jelas Profesor Basir, seraya memberikan contoh DOB yang kajian akademiknya dibuat oleh Universitas Cendrawasih Papua.

Selain masalah penentuan lokasi ibukota bagi Provinsi Papua Barat Tengah nantinya, hal mendasar yang harus segera dibicarakan kembali antar pimpinan daerah, antara lain menyangkut sharing pembiayaan, road show dari daerah hingga ke pusat, pemetaan aset dan kesepakatan rancangan logo daerah.

Dalam pertemuan IV yang berlangsung secara marathon hingga Kamis, 2 Maret 2023 jam 4 subuh tersebut, banyak pihak yang menyarankan agar 3 bupati, yakni Bupati Fakfak, Bupati Kaimana dan Bupati Teluk Wondama, melakukan pendekatan persuasif kepada Bupati dan tokoh masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni.

Deadlock Sudah Diprediksi
Bayang-bayang bahwa Pertemuan IV Pembahasan Lanjutan Percepatan Pembentukan DOB Provinsi Papua Barat Tengah ini akan menemui gang buntu, sebenarnya sudah tercium sejak kegiatan ini dibuka pada siang harinya.

Hal ini bisa diraba, ketika beberapa kali media ini mendengar perbincangan dari delegasi Kabupaten Teluk Bintuni bahwa, lokasi Ibukota provinsi PBT harus berada di Kabupaten Bintuni dan itu merupakan harga mati.

Delegasi dari Kabupaten Teluk Bintuni memilih walkout dari ruang pertemuan, karena keinginannya untuk menjadikan Kabupaten Bintuni sebagai lokasi bagi ibu kota Provinsi Papua Barat Tengah nantinya, berbenturan dengan keinginan dari delegasi tiga daerah yakni Fakfak, Kaimana dan Teluk Wondama yang masih ingin mencari kesepakatan bersama.

Keributan sempat berlangsung beberapa menit, bahkan terekam ada seseorang yang akan mengangkat kursi. Namun keributan ini berhasil dicegah oleh aparat keamanan dan delegasi lainnya. Dan akhirnya delegasi dari Kabupaten Teluk Bintuni memilih keluar dari komplek rumah negara Fakfak.

Pikiran Cerdas Sekda Fakfak Bagai Menabur Angin
Sekretaris Daerah Fakfak Drs. H Ali Baham Temongmere, M.T.P. saat diberikan kesempatan oleh moderator, sebenarnya telah memberikan penjelasan yang lengkap dan jelas, terkait maksud ibukota sebuah daerah.

Namun pemikiran cerdas Ali Baham Temongmere, bagaikan menabur angin, lenyap tak berbekas dan terkalahkan oleh sebuah doktrin, ibukota harus di Bintuni adalah harga mati.

Pertemuan Unik
Meski tidak sepaham dalam masalah penentuan ibukota bagi Provinsi Papua Barat Tengah, namun kejadian yang unik terjadi pada pertemuan ini.

Zulhaida Kalsum Rengen yang merupakan politisi Partai Nasdem Fakfak yang juga ketua relawan Anies Baswedan Kabupaten Fakfak, bertemu dengan Rasyid Fimbay, pengurus Partai Nasdem Kabupaten Bintuni yang juga tokoh agama dan tokoh adat di Babo, Bintuni.

Setengah berkelakar, Zulha mengatakan, ” Meski beda pendapat soal ibukota Papua Barat Tengah, tapi sama-sama sepaham soal Anies Baswedan,”

Belum diketahui Apakah ada target waktu kepada tim pengkaji akademik hingga kapan penyelesaian masalah ini. Sebab, Pemilu 2024 sudah menghadang di depan mata.

Nantikan berita terupdate seputar Papua, hanya di www.papuachannel.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Artikel Terbaru