Papua Barat Daya, Papuachannel.com – Puluhan masyarakat OAP, Jumat siang, (13/01/2023, melakukan aksi unjuk rasa, di halaman kantor gubernur, Papua Barat Daya, di jalan Kurana No 1, Remu, kompleks Kantor Walikota Sorong.
Massa datang dikawal mobil patwal Polresta Sorong ke kantor gubernur, sekitar pukul 10.30.WIT massa yang datang menggunakan kendaraan roda dua, langsung berteriak di halaman kantor gubernur. Massa berusaha masuk ke dalam kantor namun dihadang aparat keamanan dan Yacob Karet, Staf Ahli Gubernur. Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dengan aparat keamanan dari kepolisian dan Satpol PP, karena massa memaksa bertemu Gubernur.
Tidak bisa masuk ke kantor gubernur massa kemudian berorasi di pintu masuk kantor. Dalam orasinya, massa menuntut penjabat gubernur lebih selektif dalam mengangkat pelaksana tugas kepala OPD, yang seharusnya mengedepankan sosok orang asli Papua. Massa juga mempersoalkan intervensi ketua tim percepatan pemekaran provinsi Papua Barat Daya, yang disinyalir menempatkan orang-orangnya dalam struktur PLT pimpinan OPD Provinsi Papua Barat Daya.
Juru bicara tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Yanto Ijie, saat dikonfirmasi awak media usai melakukan aksi unjuk rasa, di halaman kantor gubernur Papua Barat Daya, Jumat siang (13 Januari 2023), menuding ketua tim pemekaran provinsi Papua Barat Daya yang juga mantan Walikota Sorong, terlalu menelan dan mengintervensi dalam penetapan pimpinan-pimpinan OPD.
“Penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini, jangan mau diintervensi oleh mantan Walikota Sorong yang kini menjadi ketua tim percepatan pemekaran provinsi Papua Barat Daya, yang terlalu menekan dan mengintervensi, termasuk penetapan pejabat struktural eselon II, yang ditunjuk sebagai plt OPD di Papua Barat Daya,” tegas Yanto Ijie.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad tidak berada di kantornya saat masyarakat menggelar aksi unjuk rasa tersebut. Aspirasi para pendemo kemudian diserahkan ke staf ahli gubernur, Yacob Kareth, yang kemudian menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan masing-masing tim pemekaran, yaitu tim deklarator pemekaran, tim presidium pemekaran dan tim percepatan pemekaran, untuk membicarakan tuntutan mereka tersebut.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, nama-nama pejabat eselon II Provinsi Papua Barat Daya yang telah menerima SK sebagai pelaksana tugas yakni: Septinus Lobat – Asisten Pemerintahan dan Kesra, Jusuf Homer – Badan Kesbangpol, Gamar Malabar – Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, Yakob Karet – Staf Ahli Gubernur, Harjito – Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Anhar Akib Kadar – Biro Pemerintahan, Eltje Salomina Do (Eda Do) – Biro Umum, Efraim Kambu – Biro Organisasi, Nikolas Asmuruf – Kepala Inspektorat, Adolof Kambuaya – Dinas Kependudukan dan Capil, Julian Kelly Kambu – Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan, Manase Jitmau – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Viktor Salossa – Dinas Perhubungan, Yusdi Lamatenggo – Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Ekonomi Kreatif, Bernadus Asmuruf – Sekretaris MRP, Rahman – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dari 16 nama tersebut pelaksana tugas pimpinan OPD Papua Barat Daya yang dipercaya yakni 11 pejabat asli Papua dan 5 pejabat bukan asli Papua.
Nantikan berita terupdate seputar Papua, hanya di www.papuachannel.com