https://www.youtube.com/watch?v=3-GfrQgj59E
Bintuni – Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw menyambut baik dan mengapresiasi proses pelepasan hak ulayat atas lahan kawasan industri terpadu untuk dialih statuskan menjadi aset pemerintah daerah. Saat menerima kunjungan pejabat dari tiga kementerian, bupati menyebut, kawasan industri terpadu merupakan proyek strategis nasional yang menjadi program prioritas presiden Jokowi ini harus segera dimulai sebelum tahun politik 2024 mendatang.
Proyek yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2019 – 2024 itu penting untuk percepatan pemerataan ekonomi di wilayah Papua Barat. Rencana pengembangan kawasan sudah mulai dilakukan sejak tahun 2013. Dari berbagai survey lokasi yang akan dipilih kampung Onar distrik Muturi ditetapkan sebagai kawasan yang strategis untuk pengembangan KIT.
Salah satu pertimbangan dari pemilihan kawasan di daratan Sumuri adalah keberadaan LNG Tangguh yang akan menjadi pemasok utama bahan baku pupuk.
Selaku pemerintah daerah, Petrus Kasihiw menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membicarakan masalah anggaran yang dibutuhkan guna pembebasan lahan tersebut.
Pejabat dari tiga kementerian yang terkait dengan proyek kawasan industri terpadu melakukan kunjungan kerja ke kampung Onar distrik Sumuri untuk melihat langsung lokasi rencana pembangunan, Kamis 14 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut, Marga Agofa sebagai pemilik ulayat lahan pembangunan kawasan industri terpadu menyampaikan dukungannya dengan menyiapkan lahan yang dibutuhkan.
-Tim Liputan Papua Channel-