Jayapura papuachannel.com – Pelantikan Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai Pj Bupati Mimika oleh Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk ditanggapi keras oleh Plt Bupati Mimika Johannes Rettob
Menurutnya, pelantikan Pj Bupati Mimika itu melanggar aturan karena hingga saat ini proses hukum yang menjeratnya belum berkekuatan hukum tetap, sehingga dirinya menegaskan akan tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa sebagai Plt Bupati Mimika
.“Jadi pendapat saya, saya tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Silahkan dilantik menjadi Penjabat (Pj) bupati. Tetapi tidak bisa melaksanakan tugas di Mimika dan itu prinsip,” kata Johannes Rettob kepada wartawan di Jayapura pada Selasa (20/6/2023).
Dirinya tidak mempermasalahkan jika yang ditunjuk adalah seorang Pelaksana Harian (Plh) dalam hal ini dijabat oleh Sekda. Sebab bersama Eltinus Omaleng pasangan ini adalah jabatan politik yang dipilih oleh masyarakat dan bukan karena kebutuhan administrasi atau karena kepentingan orang-orang tertentu.
“ Saya masih ada, saya tidak berhalangan tetap dan ini prinsip. Jadi kalau dikatakan saya melakukan sikap perlawanan, memang harus kita lawan. Kita lawan yang salah. Kalau benar tidak ada masalah. Kalau ditunjuk seorang Pelaksana harian (Plh) saya angkat topi. Tidak ada masalah dan silahkan jalan,” tukasnya.
Lanjut Rettop, dirinya bahkan akan mengajak semua OPD di lingkup Pemkab Mimika untuk melaksanakan tugas dan dirinya juga akan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang.
“Karena Plh sembari menunggu keputusan saya ini inkrah dan selesai. Tetapi kalau diangkat sangat tidak boleh, karena ini sudah menabrak aturan,” timpalnya.
Pasalnya sebagai seorang Penjabat Bupati maka dia mempunyai wewenang untuk melaksanakan keuangan, tentang kepegawaian dan segala hal. “
Saya masih ada, kecuali saya sudah tidak ada. Saya sudah dipenjara atau saya sudah mati itu tidak apa-apa. Tetapi kalau saya masih ada dan mereka melakukan hal – hal seperti ini, saya tidak terima. Karena saya dipilih berdasarkan hasil politik. Masyarakat yang pillih dan saya harus menjaga masyarakat kita. Kenapa yang diangkat secara administrative dan datang memerintah di Kabupaten Mimika. Apakah karena Mimika seksi, uangnya banyak, APBD-nya besar. Kita bisa curiga ke arah sana,” bebernya.
Selain itu di kabupaten berjuluk Petro dollar ini juga ada divestasi saham milik PT Freeport yang begitu besar dan sekarang sedang diolah. “ Saya satu-satunya yang paling melawan untuk masalah divestasi saham. Karena ini untuk membela masyarakat dan kepentingan masyarakat. Dan ini orang banyak yang tidak suka terhadap perjuangan saya untuk divestasi saham PT Freeport untuk masuk di Mimika,” ungkapnya. (**)
Nantikan berita terupdate seputar Papua, hanya di www.papuachannel.com