Friday, 14 June 2024

Pemprov Papua Barat Isyaratkan Penertiban Hunian Di Area Rawan Banjir Sorong

-

Pemukiman warga yang dibangun pada daerah aliran air dan pinggiran sungai diduga menjadi salah satu penyebab banjir yang terus menggenangi Kota Sorong dalam dua dekade terakhir.

Salah satunya yakni di kawasan yang kini semakin dipadati penduduk yakni KM-10 masuk. Kawasan ini pasti dilanda banjir saat musim penghujan.

Menanggapi banyaknya bangunan rumah warga di daerah-daerah aliran air dan bantaran sungai Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mewacanakan kepada Pemerintah Kota Sorong untuk melakukan penertiban.

Penjabat Gubernur telah meminta kementerian lingkungan hidup dan kehutanan membuat kajian tentang kelayakan bangunan-bangunan tersebut.

Penjabat Gubernur menduga hunian masyarakat di kawasan KM-10 masuk dan wilayah langganan banjir lainnya menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan Amdal.

“ Kali yang turun di samping lapas Sorong itu katanya masyarakat sudah tinggal di hamparan sungai itu yang akhirnya menutup jalur air itu. Itu berbahaya. Itu harus dicek oleh kementerian lingkungan hidup karena itu mereka bangun tidak sesuai ketentuan membangun tempat tinggal di sekitar situ. Kita mau tata itu! Penjabat walikota punya kewenangan untuk itu. Biar walikota dan tim yang melakukan itu. Himbau dulu mau dipindahkan atau tidak, kalau tidak ya kita akan melakukan langkah-langkah penertiban.” Kata Waterpauw di Gedung LJ pekan lalu.

Yusuf salampessy, salah seorang warga KM-10 masuk yang juga kerap menjadi korban banjir mengaku setuju saja dengan wacana penertiban.

Namun, Yusuf meminta pemerintah harus membayar ganti rugi tanah dan bangunan rumah yang kini ditempatinya. Pasalnya, lahan telah memiliki sertifikat yang sah.

Meski demikian, Yusuf menilai wilayah kampung Bugis layak dijadikan lokasi hunian. Akan tetapi keberadaan tambang galian-C di seputaran wilayah tersebut dituding merusak lingkungan sekitar.

Oleh sebab itu, Yusuf meminta pemerintah tidak hanya menutup sementara, namun menutup total tambang galian-C dan melakukan reboisasi di tempat tersebut.

“ Apabila ada penertiban atau pengalokasian tempat kami sebagai tempat tinggal kami, kami sebenarnya mau-mau saja kalau memang kami dipindahkan asal bisa mengganti rugi semua seperti tanah kami, rumah kami dan silahkan mengecek sertifikat-sertifikat kami, tanah kami semua ada izinnya sudah ada sertifikatnya. Daerah kami sudah diizinkan hanya saja tambang itu yang belum diizinkan sama sekali, masih daerah hutan lindung ” ketus Yusuf. (*red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Artikel Terbaru